SUARA BELANTARA BORNEO.COM--Dalam kehidupan bernegara, kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan yang sangat jelas: memilih demokrasi atau memilih kerajaan. Keduanya memiliki dasar yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan terutama cara memandang kepemimpinan yang berbeda.
Jika seseorang memilih demokrasi, maka ia harus memahami konsekuensinya. Demokrasi bukan tempat untuk menjadi raja. Demokrasi adalah sistem di mana rakyat menjadi pemimpin tertinggi, dan mereka yang dipilih hanyalah pelayan. Tidak ada ruang untuk kesombongan, tidak ada tempat untuk merasa paling berkuasa, karena kekuasaan itu berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat.
Prinsip ini sejalan dengan ajaran Yesus Kristus( Isa Al Masih), yang menegaskan bahwa siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Maka dalam demokrasi, kepemimpinan sejati bukanlah tentang mengatur sesuka hati, tetapi tentang mengabdi dengan sepenuh hati. Seorang pemimpin tidak bisa bertindak seperti raja, karena sistem yang ia jalani bukanlah kerajaan.
Di sinilah banyak kesalahan terjadi. Ketika seseorang sudah dipilih oleh rakyat, tetapi cara berpikirnya masih seperti penguasa, maka akan muncul ketimpangan. Ia merasa bisa bertindak sesuka hati, mengambil keputusan tanpa memikirkan rakyat, bahkan melihat jabatan sebagai kesempatan untuk keuntungan pribadi. Padahal, dalam demokrasi, hal itu tidak memiliki tempat.
Karena itu, penting untuk memahami bahwa kepemimpinan dan bisnis adalah dua hal yang berbeda. Jika seseorang ingin berbisnis, membangun usaha, dan mencari keuntungan, maka jalannya terbuka luas di dunia usaha. Namun ketika seseorang memilih untuk menjadi pemimpin dalam demokrasi, maka ia harus meninggalkan cara berpikir bisnis yang berorientasi keuntungan pribadi, dan menggantinya dengan semangat pelayanan untuk kesejahteraan bersama.
Jika tidak mampu, maka seharusnya berani memilih jalan lain. Karena demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik jika diisi oleh orang-orang yang salah orientasi. Ekosistemnya harus dibenahi, dimulai dari cara berpikir, dari komunitas, dan dari nilai-nilai yang dipegang. Demokrasi membutuhkan manusia-manusia yang siap melayani, bukan yang ingin dilayani.
Seorang pemimpin dalam demokrasi harus sadar bahwa ia tidak bisa bertindak semaunya. Ia bukan raja, bukan penguasa mutlak, dan bukan pusat segalanya. Ia adalah perwakilan rakyat, yang tugas utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Jika ia gagal melakukan itu, maka kritik bahkan hujatan dari rakyat bukanlah sesuatu yang aneh. Itu adalah konsekuensi dari sistem itu sendiri.
Karena dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menilai, mengkritik, bahkan menolak pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Maka daripada marah terhadap kritik, yang lebih penting adalah kembali kepada inti: melayani dengan tulus.
Alkitab sendiri memberikan arah yang sangat jelas. Manusia dipanggil untuk mengasihi, berbuat baik, dan melayani sesama. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk menindas, dan bukan untuk mencari keuntungan dari sesama. Hidup ini adalah tentang memberi, bukan mengambil.
Ketika prinsip ini dijalankan, maka kepemimpinan akan membawa damai, kesejahteraan, dan keadilan. Tetapi ketika dilupakan, maka yang muncul adalah konflik, ketidakpuasan, dan ketimpangan.
Plihan itu kembali kepada kita. Mau berjalan dalam semangat pelayanan atau dalam semangat kekuasaan. Mau membangun demokrasi yang sehat atau menjadikannya sekadar nama tanpa makna.
Namun satu hal yang pasti: dalam demokrasi, pemimpin tertinggi adalah rakyat. Dan mereka yang dipilih, tidak lebih dari pelayan yang diberi kepercayaan untuk sementara waktu.
Jika itu diingat, maka semuanya akan berjalan dengan benar. Jika dilupakan, maka demokrasi akan kehilangan arah.***
